Nodai Nilai Demokrasi, pada PAW Pilkakam Pujodadi sarat dengan Nepotisme

24

Trimurjo, deteksinewss.com – KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme itu adalah sebuah kejahatan yang sangat terstruktur, sistematis dan masif. sepertinya hal ini terjadi di Kampung Pujodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

Pasalnya, pada pemilihan Pergantian Antar Waktu (PAW)  Kepala Kampung (Kakam) di Kampung Pujodadi tersebut (19/6/2022 red) menuai banyak sorotan dari berbagai kalangan.
Dari hasil pantauam dan pengawasan dilapangan oleh DPC Ormas Bidik Kota Metro dan Perkumpulan Jurnalis Indonesia Demokrasi (PJID) beserta para tokoh masyarakat setempat, didapati kejanggalan dalam pemilihan hak suara tersebut dan hal ini sangat menodai nilai-nilai demokrasi.

Tim Ormas Bidik Kota Metro dan PJID membuat laporan secara resmi terkait, Pilkakam Pujodadi Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng), diduga di temukan banyak kecurangan. Pasalnya, panitia Pulkakam sudah disetting untuk memenangkan salah satu calon.

Ketua Ormas Bidik Kota Metro R. Sentot Alibasyah dan Ketua PJID Bambang Suyitno menegaskan, bahwa hasil pemilihan tersebut di nilai tidak sah. Sebab dalam proses pelaksanaanya dari penjaringan bakal calon dan penetapan calon pemilih oleh panitia sudah diseting untuk memenagkan salah satu calon,” jelasnya saat gelar rapat di Sekretariat Ormas Bidik jalan Soekarno-Hatta Kecamatan Metro Barat, Senin (20/6/2022).

Dikatakan Bambang Suyitno, dari pengakuan salah satu calon pemilih sudah di arahkan untuk memilih calon tertentu oleh Badan Pengawasan Kampung (BPK) yang dalam hal ini seharusnya netral.

Lanjut Bambang, aparat kampung harus memposisikan diri sebagai orang netral, tidak boleh berpihak kepada kepentingan calon tertentu. Karena ketika ketahuan, akan dilaporkan dan diproses secara hukum.

Ketika seorang aparat kampung tertangkap ikut terlibat politik praktis, dipastikan diproses secara hukum dengan ancaman 12 bulan penjara dan denda Rp 12 juta,” tegas Bambang.

Sementara itu, Ketua Ormas Bidik Kota Metro R. Sentot Alibasyah menjelaskan, terkait penetapan wakil dari masyarakat yang akan memberikan hak suarapun tidak jelas, hanya dipilih dari kalangan yang memang sanak pamili dari salah satu calon yang akan dimenagkan panitia.

Bahkan yang tampak sekali, nepotisme dalam pemilihan ini yang kami temukan adalah, ibu kandung dari salah satu calon pun diberikan hak suara.. Hal ini kan jelas sekali suatu konspirasi. Masih banyak lagi tokoh – tokoh yang lebih pantas mewakili untuk memberikan hak suara justru di kesampingkan,” tegas Sentot sapaan akrapnya.

Maka kami dari Ormas Bidik dan PJID telah membuat laporan resmi disetai bukti – bukti yang nyata dan meminta kepada bapak Bupati Lamteng untuk membatalkan hasil pemilihan yang penuh dengan nepotisme dan di nilai tidak adil.

“Oleh sebab itu, kami akan membuat laporan pada APH agar semua yang terlibat dalam persekogkolan ini bisa ditindak sesuai hukum yang berlaku, karena telah menciderai demokrasi,” tegas Sentot. (Red/tim)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *