Diduga Adanya Kolaborasi Dalam Penanganan Kasus Korupsi Di Dinas LH, ORMAS BIDIK Warning Kejaksaan Negeri Kota Metro

41

Kota Metro, Deteksinewss.com – Penanganan kasus dugaan korupsi Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kota Metro masih dipertanyakan. Upaya penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Metro menjadi sorotan dan tanda tanya besar. Seperti diketahui hingga saat ini Kejaksaan masih melakukan pemeriksaan terhadap Dinas LH terkait beberapa proyek pada Tahun Anggaran (TA) 2020. Menanggapi adanya proses penegakkan hukum di Kejaksaan Negeri tersebut, DPC ORMAS BIDIK Kota Metro memberikan warning kepada Kejaksaan agar dapat dengan serius menangani perkara yang ada.

“Mewakili suara masyarakat Kota Metro kami berharap kepada Kejaksaan untuk tidak mengambil kesempatan dalam hal penegakan hukum yang ada, dan jangan sampai ada kolaborasi yang pada akhirnya menjatuhkan citra Kejaksaan selaku APH “ Ujar Rio Ellen Novebri selaku ketua DPC ORMAS Barisan Indonesia Pemantau dan Pengawas Tindak Pidana Korupsi (BIDIK) Kota Metro, Selasa (15/02/2022).

Selain itu, Rio mengatakan masih adanya beberapa perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kota Metro, akan tetapi hingga saat ini masih dalam pantauan.

”Masih kita pantau, nantinya kita akan layangkan surat konfirmasi dan klarifikasi kepada Kejaksaan terkait beberapa perkara yang akan kita tanyakan “ Ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, dugaan adanya markup sejumlah paket kegiatan di UPTD PAS DAN ILT milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro T.A 2020 berlanjut di Kejaksaan Negeri Kota Metro.
Selasa 23 November 2021, Kepala Bidang (Kabid) Bidang Kebersihan Dan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kota Metro Dedi Alfian terlihat sedang menjalani pemeriksaan dikejaksaan Kota Metro. Belum diketahui materi pemeriksaan apa yang berlangsung di gedung Satya Adhi Wicaksana saat itu, hingga saat ini masih menjadi tanda tanya besar oleh media.

Sementara itu, Erfano A Djunaidi selaku Kasi Tempat Pengelolaan Terpadu Dinas LH ketika dikonfirmasikan, 24 November 21 terkait besaran anggaran masing – masing pekerjaan yang ada dilokasi UPTD TPAS Karang Rejo menolak untuk menjawab, dirinya hanya mengakui sebagai PPTK terhadap sejumlah pekerjaan yang ada.

“Jadi tanyanya terkait apa dulu ini, kalau yang terkait materi penyelidikan saya nggak bisa sampaikan. Terkait anggaran juga saya tidak bisa sampaikan, karena kita masih dalam pemeriksaan, kemarin kabid saya saja sedang diperiksa terkait masalah tekhnis, karena takutnya itu nanti masuk dalam materi penyelidikkan, jadi saya tidak bisa sampaikan itu,” Ujar Fano. (tim/red)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *