Bangkit Haryo Utomo : Harus ditindak Tegas, diduga banyak “Makelar” yang bermain di Tower BTS tanpa Ijin

79

Metro, deteksinewss.com – Tower Base Transceiver Tunggal (BTS) atau stasiun pemancar, adalah insfratuktur telekomunikasi yang memfasilitasi nirkabel antara pranti komunikasi dan jaringan.

Berdiri dari tahun 2013 dan sudah beroperasi selama kurang lebih delapan tahun Bangunan Tower Base Transceiver Tunggal (BTS) milik PT. Inti Bangun Sejahtera Tbk, yang berada di Jl. Batang Hari dua Rt.015 Rw.004 Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro belum jelas perizinan nya sampai saat ini, Selasa 28 Desember 2021.

Hal ini di jelaskan oleh Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Edi Pakar,memgatakan bahwa tugas kita disini mengeluarkan perizinan itu berdasarkan rekomendasi dari Dinas PU,

‘Kalau sudah ada rekomendasi dari Dinas PU dan kontribusi nya berapa itu sudah di bayar, baru kita keluarkan izin nya, jadi semuanya Dinas PU yang menentukan,” katanya, Kamis (23/12/21).

Lanjutnya, lebih jelasnya tanya ke Dinas PU saja, kan prosesnya dan tim teknisnya di sana, sudah sampai manakah prosesnya, Soal Tower di yosorejo data nya tidak ada di Computer kami.

“Kami hanya sebatas proses IMB nya saja, dan tugas kami hanya berhak menerbitkan, membatalkan dan mencabut, batal seumpamanya dia menipu masalah data, itupun harus ada rekomendasi dari pihak teknis Dinas PU juga”. Ungkapnya.

Patut diketahui, Hal ini melanggar Peraturan Daerah (PERDA), Kota Metro Nomor 10 Tahun 2010, tentang pembangunan gedung, dan, Peraturan Daerah (PERDA) Kota metro Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Saat di temui di ruangannya, Sekertaris Daerah (SEKDA) Kota Metro Bangkit Haryo Utomo Menerangkan ” dari tahun 2018 sampai saat ini belum pernah di urus perizinan nya, dulu pernah diurus tapi yang hadir bukan pemilik PT. Nya, nanti saya rapatkan dulu dengan Dinas PU dan Kominfo untuk segera ambil tindakan tegas, sudah pernah di rapatkan di TKPRD, tapi di tolak sama Pak Yerri marah-marah pak Yerri karna berkas itu sudah dikuasakan oleh orang lain lagi”. paparnya.

lanjut Bangkit,” pemilik lahan itu punya salah satu ASN namanya (DD) dan yang dulu mengurus orang PU sekarang, mungkin banyak makelar waktu mengurus perizinan itu jadi belum beres izinya sampai sekarang, nanti biar saya rapatkan dulu dengan Dinas PU dan Kominfo dan harus di tindakan tegas”. Tutupnya.(tim/red)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *